Kel 4 - Hakikat Negara Republik Indonesia

A. HAKIKAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

            1. KONSEP NEGARA KESATUAN (UNITARISME)

a. Konsep Negara

     Para ahli telah mendefinisikan arti dari negara, yakni sebagai berikut:

1. Miriam Budiardjo: Negara diartikan sebagai suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan pihak-pihak yang berhasil menuntut warga negara untuk taat pada peraturan perundang-undangan dengan penguasa monopolistis dan kekuasaan yang sah.

2. Harold J. Laski: Negara merupakan masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Secara sah, negara lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

3. Roger H. Solatu: Negara dipahami sebagai badan atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.   

b. Tujuan dan Fungsi Negara

1. Tujuan berdirinya suatu negara menurut Miriam Budiardjo adalah untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat.

2.   Fungsi Negara adalah sebagai berikut;

§    Melaksanakan penertiban (law and order): Berfungsi melakukan penertiban umum serta bertindak sebagai stabilisator untuk mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan dalam masyarakat.

§   Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat: Negara yang maju merupakan negara yang mampu membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan social bermasyarakat.

§     Pertahanan: Berfungsi untuk menjaga wilayah, kedaulatan, dan memberikan rasa aman terhadap berbagai serangan, gangguan, dan ancaman yang berasal dari luar atau dalam.

§      Menegakan keadilan: Berfungsi untuk membentuk lembga-lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk memohon keadilan terhadap segala bidang kehidupannya.   

c. Unsur Pembentukan Negara

Terbentuknya suatu negara harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur pembentukan negara. Unsur-unsur negara terdiri atas rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat.

d. Bentuk Negara

Negara-negara di dunia diperkirakan jumlahnya lebih dari 190 negara. Tidak semua Negara memiliki bentuk negara yang sama. Menurut teori modern yang berkembang saat ini, terdapat dua bentuk negara, yakni negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. 

1) Negara Kesatuan

Negara kesatuan merupakan negara yang bukan tersusun dari beberapa Negara, melainkan hanya terdiri atas suatu negara sehingga tidak terdapat negara di dalam Negara. Sebagai negara yang bersusun tunggal, dalam negara kesatuan, hanya terdapat satu kepala negara, satu undang-undang dasar atau konstitusi, satu dewan menteri, dan satu parlamen. Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut, C.F. Strong mengemukakan bahwa terdapat dua sifat penting negara kesatuan. 

a)  Adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat. 

b)  Tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat selain pemerintah pusat. 

2)  Negara Serikat

Negara serikat disebut juga negara federasi (bondstaat). Negara-negara bergabung menjadi negara federal disebabkan adanya suatu kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan lainnya sehingga disepakatilah suatu ikatan kerja sama yang efektif. 

3)  Matriks Perbandingan antara Negara Kesatuan dan Negara Serikat

• Bentuk Susunan Negara

1.  Susunan negara 

2.  Pemerintahan negara 

3.  Konstitusi

• Negara Kesatuan 

1.  Susunan Negara Tunggal – Negara Kesatuan

2.  Pemerintahan Tunggal – Pemerintahan Tunggal 

3.  Konstitusi Tunggal – Konstitusi negara kesatuan

• Negara serikat 

1.  Susunan Negara Jamak – Negara Federal

2.  Pemerintahan Jamak – Pemerintahan Federal

3.  Konstitusi  Jamak – Konstitusi Negara Federal

 

    2. FAKTOR PEMBENTUK BANGSA INDONESIA

     

a. Sumpah pemuda 28 oktober 1928

Gagasan perlunya membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.para pemuda dari berbagai suku bangsa dan budaya diwilayah nusantara berikrar menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa dan satu Bahasa yaitu Indonesia.

b. Proklamasai kemerdekaan 17 agustus 1945

Melalui proklamasi 17 agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil medirikan negara sekaligus menyatakan adanya negara baru kepada dunia, yaitu negara kesatuan republic Indonesia.

c. Faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia 

Adapun faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut.

1.    Adanya persamaan nasib. Yaitu penderitaan bersama di bawah pengjajahan bangsa asing selama lebih kurang 350 tahun.

2.    Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

3.    Adanya kesatuan tempat tinggal. Yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari sabang sampai merauke 

4.    Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.

Frans magnis suseno (1995) menyatakan kesatuan bangsa Indonesia tidak bersifat alamiah melainkan historis, persatuan bangsa Indonesia tidak bersifat etnis melainkan etis. Kesatuan bangsa Indonesia bersifat historis karena bangsa Indonesia bersatu bukan hanya karena kesatuan Bahasa ibu, suku, budaya, atau agama, tetapi sejarah yang dialami bersama. Selanjutnya, bangsa Indonesia berhasil mewujudkan Negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945.

    3. KARAKTERISTIK NEGARA KESATUAN INDONESIA

Bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang secara tegas tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 yang berbunyi “Negara Indonesia Ialah negara kesatuan yang berbentuk republic.” Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 telah memperkukuh prinsip NKRI, diantaranya pasal 1 ayat 1, 8pasal 1 ayat 1, pasal 18b ayat 2, pasal 25a, dan pasal 37 ayat 5. Selain itu, wujud negara kesatuan tersebut semakin diperkuat setelah dilakukan perubahan atas UUD NRI Tahun 1925 dan hal tesebut menjadi salah satu ciri khas negara Indonesia.

a. Prinsip Kesatuan

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang tidak dapat diubah tersebut menyebutkan adanya prinsip kesatuan yang dianut, terletak dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

b. Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Indonesia menganut asas ini yang tetuang dalam pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 sesudah amandemen;

§ Ayat (2) “Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur serta megurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

§ Ayat (7) “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.”

c.  Mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Pada pasal 18b ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 memberikan tempat dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya yang sudah ada lama, bahkan hingga kini hidup ditengah-tengah masyarakat setempat.

d.  Wilayah dan laut nusantara sebagai pemersatu

Pada 13 desember 1957, Indonesia mengeluarkan deklarasi juanda yang menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah nusantara dan laut, bukan lagi sebagai pemisah, melainkan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 4/prp/1960 tentang perairan Indonesia.

Berdasarkan deklarasi tersebut juga, Indonesia menganut konsep negara kepulauan (archipelagic state) yang kemudian diakui dalam konvensi hokum laut pbb 1982 (united nations convention on the law of the sea/UNCLOS 1982), yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika. Indonesia kemudian meretifikasi UNCLOS 1982 itu dengan menerbitkan UU Nomor 17 1985, dan sejak itu dunia mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan.